Saturday, August 2, 2014
Link
Kementerian Pertanian Republik Indonesia Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Badan Urusan Logistik Republik Indonesia
DPP Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
 
Berita
PPP Menyoal Opsi Keberatan atas Materil dan Formil dalam APBN-P 2012

romahurmuziy.com - Keputusan rapat paripurna DPR yang menyetujui opsi pemerintah dapat menaikkan ataupun menurunkan harga BBM dengan syarat tertentu dinilai belum final. Sebab keputusan tersebut bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena pasal 7 ayat 6a dalam UU APBN-P 2012 dinilai melanggar UUD 1945.

Terdapat 'pihak-pihak' tertentu yang menganggap penambahan pasal dalam UU RAPBN-P 2012 itu inkonstitusional sehingga perlu diuji kembali melalui MK.

Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi) memberikan tanggapan atas beberapa persoalan 'formil' dan 'materil' dalam UU RAPBN P tersebut. Menurut Romi, bunyi pasal 28 ayat 2 UU Migas semula, "Harga BBM dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar". "Dengan dibatalkannya pasal ini, maka harga BBM dan Gas ditentukan pemerintah," jelas Romi dalam pesan singkatnya.

Penambahan pasal 7 ayat 6a yang memberikan kewenangan pemerintah menaikkan harga BBM atas dasar kondisi Indonesia Crude Price (ICP) tertentu secara materil dianggap bertentangan dengan dibatalkannya pasal tersebut.

Dengan dibatalkannya pasal tersebut, kewenangan pemerintah untuk menentukan harga BBM bersifat atibutif, artinya merupakan hak asli yang diturunkan dari pasal 33 UUD 1945.

font size ="2">Namun demikian, hak asli ini di delegatifkan (diberikan kewenangan berdasarkan UU APBN-P pasal 7 ayat 6a). "Ini adalah maksud dari pembentuk UU yaitu DPR agar pemerintah tidak sewenang-wenang menggunakan haknya," jelas Romi.

Penggunaan ICP pada batang tubuh pasal -menurut Romi-tidak berarti mengaitkan harga BBM kepada mekanisme pasar, karena ICP bukanlah publish/market rate yang menjadi patokan pasar.

ICP hanya dikenal dalam instrumen UU APBN dan APBN-P saja dan ditetapkan dalam sebuah Permen ESDM.

Mengenai yang formil, sebagaimana dijelaskan Romi, waktu satu bulan yang ditetapkan dalam pasal 161 ayat 4 bukan dihitung dari pemerintah menyerahkan 29 Februari 2012.

Karena jika itu yang dimaksudkan UU MD3, maka tidak ada penggunaan (,) koma setelah kata "Masa Sidang". Dengan demikian, yang dimaksud satu bulan adalah waktu "pembahasan dan penetapan" RUU tentang Perubahan APBN. Melihat kepada hal tersebut, pembahasan mengenai UU APBN-P 2012 dimulai pada awal Maret 2012 dan tanggal 31 Maret 2012 masih dalam rentang waktu yang dibolehkan UU.

 

"Dengan demikian, UU APBN-P 2012 yang ditetapkan DPR pada paripurna 31 Maret 2012 sah secara formil dan materil," pungkas Romi.

 
Actions: E-mail | Permalink | Comments (1) RSS comment feed | Bookmark and Share

Post Rating

Comments

askjdhajshsd
# askjdhajshsd
Monday, May 12, 2014 9:52 PM
Ulysse Nardin logically Replica Watches uk, continuing the development of its iconic collection of watches Freak launched Replica Breitling in 2001 with the arrival this year of the Cruiser Freak: an imposing and fascinating Fake omega watches timepiece features a gold case (pink or white) of 45 mm and a carousel-swirl manual calibre dating back through the bottom of box! Without dial, neither Crown nor needle...

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above:

 
Berita Populer
Kategori

Komisi IV (154)

Kunker (41)

Legislasi (23)

Politik (996)

Arsip
 
Privacy Statement  |  Terms Of Use
© 2011-2013 M. Romahurmuziy